A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1.1 Tugas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024,
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
huruf j, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 217 ayat (1), yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1.2 Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan
standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database
kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya
manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database
kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi
Kependudukan;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan
database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana
Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di
daerah;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber
daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan
administrasi kependudukan di daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan
kewenagan.