Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Monitoring Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Siamasei Kantor Disdukcapil Sulbar, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Disdukcapil kabupaten se-Sulawesi Barat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja masing-masing bidang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, dan dihadiri oleh para Kepala Dinas Dukcapil kabupaten se-Sulawesi Barat beserta jajaran terkait.
Dalam arahannya, Muh. Jaun menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai instrumen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Monitoring capaian kinerja ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Saya berharap seluruh Disdukcapil kabupaten dapat menyampaikan capaian kinerja secara objektif serta menyusun langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, terutama dalam mempercepat aktivasi IKD dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan,” ujar Muh. Jaun.
Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah evaluasi perkembangan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat. Pembahasan meliputi capaian aktivasi IKD, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, kendala dalam proses aktivasi, serta strategi percepatan untuk meningkatkan pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan publik.
Disdukcapil Sulbar mendorong seluruh Disdukcapil kabupaten agar mengoptimalkan percepatan aktivasi IKD melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, sosialisasi secara berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat IKD sekaligus mendorong transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan efisien.
Selain mendukung digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, percepatan aktivasi IKD juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan perlindungan sosial (Perlinsos). Identitas kependudukan yang valid dan data yang akurat merupakan unsur penting dalam mendukung proses verifikasi dan validasi data penduduk, sehingga penyelenggaraan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penguatan pemanfaatan IKD dan pemutakhiran data kependudukan, diharapkan proses pencocokan identitas penduduk dengan data yang digunakan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial dapat semakin optimal. Dengan demikian, dukungan administrasi kependudukan dapat membantu meminimalkan ketidaksesuaian data identitas serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak.
Dalam hal ini, IKD menjadi salah satu instrumen pendukung transformasi digital administrasi kependudukan, sedangkan ketepatan sasaran penerima perlindungan sosial tetap memerlukan verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria serta data yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara program terkait.
Evaluasi capaian IKD juga menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas program digitalisasi administrasi kependudukan. Oleh karena itu, setiap kabupaten diharapkan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan aktivasi, memastikan pelaporan capaian dilakukan secara akurat, serta menindaklanjuti berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program di lapangan.
Muh. Jaun juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil kabupaten dalam mendukung pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Sulawesi Barat, termasuk percepatan penerapan IKD serta dukungan terhadap pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan perlindungan sosial.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian target kinerja tidak hanya diukur dari realisasi program dan kegiatan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Disdukcapil diharapkan terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui rapat monitoring ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, peningkatan koordinasi, serta komitmen bersama dalam mempercepat pencapaian target kinerja Disdukcapil kabupaten se-Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan aktivasi IKD, mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk perlindungan sosial, dan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan tata kelola kinerja yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.