Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 6 November 2026.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, dengan jajaran Disdukcapil Sulbar mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Siamasei Kantor Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui portal Perlinsos, khususnya bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Upaya ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, inklusif, dan akuntabel, serta memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak tertinggal dalam proses pendataan dan registrasi.
Dalam kegiatan tersebut turut dibahas pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Pelaksana Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di tingkat daerah. Struktur tim melibatkan koordinator umum yang dijabat oleh kepala daerah, wakil koordinator umum, sekretariat, serta beberapa kelompok kerja, yaitu Tim Operasional, Tim Aduan/Helpdesk, Tim Komunikasi Publik, dan Tim Evaluasi.
Dalam struktur tersebut, Disdukcapil memiliki peran strategis melalui keterlibatan perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam mendukung Tim Aduan/Helpdesk bersama perangkat daerah terkait. Dukungan tersebut diperlukan untuk membantu memastikan proses registrasi berjalan lancar serta mendukung penyelesaian kendala yang berkaitan dengan data dan identitas kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, menyampaikan bahwa percepatan Perlinsos Digital membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, termasuk Disdukcapil, agar proses registrasi ulang masyarakat penerima bantuan sosial dapat berjalan optimal.
“Disdukcapil Sulbar siap mendukung percepatan pelaksanaan Perlinsos Digital melalui penguatan koordinasi dan dukungan data administrasi kependudukan. Validitas data kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah agar masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terjangkau dan memperoleh kemudahan dalam proses registrasi ulang,” ungkap Muh. Jaun.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan sangat penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial terlewat dari proses pendataan. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan, termasuk mereka yang mengalami kendala dalam mengakses portal registrasi Perlinsos.