Mamuju – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Rekon Iuran PNS (ARIP) serta Sosialisasi Alih Segmen Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KLIK CAIR yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat dan berlangsung di Ruang Kasuari, Lantai 1, Hotel Maleo, Jalan Yos Sudarso No. 51, Mamuju, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin. Dalam kegiatan ini, Disdukcapil Sulbar diwakili oleh Pengelola Gaji, Laurentia Londongallo.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait pengelolaan rekonsiliasi iuran pegawai, mekanisme penyesuaian segmen kepesertaan JKN, serta penerapan sistem KLIK CAIR dalam mendukung percepatan layanan pencairan dana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pembahasan ARIP, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses rekonsiliasi iuran PNS berjalan dengan baik, serta mendukung ketepatan, kesesuaian, dan akurasi data iuran. Melalui evaluasi ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat melakukan pengelolaan dan pencocokan data secara lebih tertib sehingga potensi ketidak sesuaian data dapat diminimalkan.
Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai mekanisme alih segmen kepesertaan JKN dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN). Penyesuaian segmen ini perlu dilakukan sesuai dengan status kepesertaan dan ketentuan yang berlaku agar hak peserta dalam memperoleh layanan jaminan kesehatan dapat terjaga.
Pengelola Gaji Disdukcapil Sulbar, Laurentia Londongallo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman penting bagi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung ketertiban administrasi pengelolaan iuran pegawai dan memastikan kesesuaian data kepesertaan JKN.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses rekonsiliasi iuran PNS, mekanisme alih segmen kepesertaan JKN, serta penerapan KLIK CAIR. Informasi ini penting untuk mendukung ketertiban administrasi, meningkatkan ketepatan data, dan memastikan setiap proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Laurentia.
Pada kesempatan yang sama, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat tentang Pengendalian dan Percepatan Layanan Pencairan Dana melalui sistem KLIK CAIR. Sistem ini diperkenalkan sebagai upaya mendorong kemudahan dan percepatan layanan pencairan dana melalui mekanisme yang lebih praktis dan efisien.
Penerapan KLIK CAIR diharapkan dapat menyederhanakan tahapan pelayanan, menghemat waktu, serta memudahkan perangkat daerah dalam mengakses layanan pencairan dana sesuai mekanisme yang ditetapkan. Namun, pelaksanaannya tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan persyaratan administrasi yang berlaku.